BI: Bank Punya Prosedur, Tapi Tak Dijalankan

Sumber : Vivanews.com

Bank pusat asing menganggap cabang bank sudah tidak perlu diatur karena sudah matang.

SELASA, 28 JUNI 2011, 18:12 WIB

Nur Farida Ahniar, Harwanto Bimo Pratomo

Bank Indonesia (VivaNews/ Nur Farida)

BERITA TERKAIT

• Malinda Istirahat Setengah Bulan di RS
• Bank Mega Masih Diminta Kembalikan Dana
• Escrow Account Juga Berlaku Selain Bank Mega
• BI: Deposit on Call Rawan Pembobolan
• Pembobolan Bank, BI Kaji Struktur Kepemilikan

VIVAnews - Kasus pembobolan bank yang terjadi di sejumlah bank karena lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Industri perbankan sudah memiliki aturan atau prosedur standar operasional (SOP), tapi tidak dijalankan.

"Bisa dibilang ketidakpatuhan perbankan" ujar Direktur Direktorat Pengawasan Bank II, Endang Sedyadi, di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.

Endang mencontohkan, kasus Citibank terjadi karena paradigma bank yang merasa lebih dewasa, sehingga tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti SOP. Pembuatan regulasi bank asing seperti Citibank bukan dibuat oleh bank sentral di Indonesia, melainkan memiliki regulator sendiri.

"Kami melihat mereka tidak mempunyai aturan secara rinci. Mereka (bank pusat asing) menganggap bank di sana (cabang) sudah tidak perlu diatur karena mereka sudah mature(matang). Mereka mengabaikan hal-hal kecil, menurut mereka ini bukan kelemahan, namun kami melihat ini sebagai kelemahan," jelasnya.

Untuk itu, BI mengingatkan kejahatan perbankan dapat terjadi kapan pun dan di mana pun, meski sistem yang dibentuk telah baik. Perbankan diminta tidak lengah menerapkan pengawasan internalnya.

Ekonom Pertanyakan Fatwa Haram BBM

Sumber : Vivanews.com

Pilihan masuk akal jika ingin mengurangi subsidi, ya menaikkan harga BBM.

KAMIS, 30 JUNI 2011, 06:32 WIB

Elin Yunita Kristanti, Winda Yanti

Stasiun pengisian BBM (VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• “Fatwa MUI Soal BBM Tak Akan Efektif”
• Fatwa Haram BBM Bersubsidi, Bisa Efektifkah?
• Daripada Fatwa Haram, Lebih Baik Naikkan BBM
• PKS: Soal BBM, Jangan Jadikan Ulama Tameng
• Apakah Haram Menggunakan BBM Bersubsidi?

VIVAnews -- Majelis Ulama Indonesia mewacanakan fatwa haram bagi orang mampu untuk memakai bahan bakar minyak bersubsidi. Tujuannya, efisiensi energi dan sumber daya alam sesuai ajaran agama. Juga agar si kaya tak mengambil subsidi yang jadi hak orang yang tak mampu.

Namun, pertanyaannya, apakah fatwa haram efektif untuk mengurangi pemakaian BBM? Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat, sebagai usaha boleh-boleh saja, tapi itu tak akan efektif. "Kalau mau bentuknya tegas, yang melanggar dihukum. Fatwa itu berhubungan dengan kepercayaan, jadi tidak terlalu nyata (sanksinya)," kata dia saat dihubungiVIVAnews.com, Rabu 29 Mei 2011 petang.

Meski demikian, diakui Purbaya, pengaturan BBM mendesak dilakukan, sebab, konsumsi premium terus meningkat sehingga membebani anggaran negara. "Upaya ini untuk mengendalikan APBN karena kenaikan harga," kata dia.Untuk itulah, jelas dia, pemerintah berusaha menurunkan konsumsi BBM bersubsidi.

Ada dua opsi yang sekarang dimiliki pemerintah, membatasi konsumsi BBM bersubsidi atau menaikkan harganya. Mana yang terbaik, Purbaya mengaku tak tahu. "Kalau pemerintah mau ya harus serius, kalau bisa dibuat peraturan yang jelas, orang mampu dipaksa memakai Pertamax," kata dia. "Kalau yang paling gampang mengurangi anggaran, ya naikkan harga BBM bersubsidi."

Survei: Mayoritas Warga Indonesia Tolak PLTN

Sumber Vivanews.com


Masyarakat India tercatat sebagai negara yang paling banyak mendukung penggunaan nuklir.

KAMIS, 30 JUNI 2011, 12:32 WIB

Syahid Latif

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Jerman (AP Photo/Michael Probst)

BERITA TERKAIT

• Inggris Siap Bangun 8 Reaktor Nuklir
• Greenpeace: Sudah Tepat, RI Tolak PLTN
• RI Temukan Pembangkit Listrik Gelombang Laut
• AS Selidiki Tingkat Radiasi PLTN Ohio
• Soal Pembangkit Nuklir, Apa Rencana PLN

VIVAnews - Keinginan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tampaknya membutuhkan upaya keras. Pasalnya, masyarakat Indonesia yang mendukung rencana tersebut hanya 9 persen dan 33 persen lainnya menentang sumber energi alternatif tersebut.

Kesimpulan tersebut muncul dari hasil riset Ipsos mengenai reaksi warga dunia terhadap bencana PLTN Fukushima Jepang yang dilakukan terhadap 23 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden di setiap negara, kecuali Indonesia, Argentina, Meksiko, Polandia, Arab Saudi, Afrikan Selatan, Korea Selatan, Swedia, Rusia, dan Turki yang masing-masing 500 responden.

Ipsos merupakan perusahaan riset pasar berbasis survei terbesar kedua di dunia. Melalui Ipsos SA, lembaga ini masuk dalam lima besar perusahaan riset global.

Keterangan pers yang diterima VIVAnews.com, Kamis, 30 Juni 2011. menyebutkan, dukungan dunia untuk energi nuklir telah menurun sebesar 16 poin dari sebelumnya 54 persen menjadi 38 persen. Dukungan penggunaan energi nuklir ini lebih rendah dari penggunaan batu bara sebesar 48 persen.

Masyarakat dunia saat ini lebih mendukung penggunaan pembangkit listrik dari tenaga surya sebesar 97 persen, tenaga angin 93 persen, tenaga hidro elektrik 91 persen, dan gas alam 80 persen. Sementara batu bara dan nuklir masing-masing berada di posisi terbawah dalam persepsi masyarakat kali ini.

KARAWANG AKAN BENTUK BADAN PENGELOLA CSR

Sebagai salah satu upaya mensinergiskan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan swasta dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, Pemkab Karawang beserta gabungan perusahaan yang ada di Kab. Karawang berencana untuk membentuk badan khusus guna mengelola CSR. Hal tersebut terungkap saat Sarasehan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program CSR yang berlangsung di Gedung Singaperbangsa Lt. 3 Pemkab Karawang, Kamis (16/6).